Subcomandante Marcos, Zapatista dan ‘Emancipatory Cosmopolitanism’

“Marcos adalah seorang gay di San Fransisco, berkulit hitam di Afrika Selatan, Seorang Asia di Eropa, seorang anarkis di Spanyol, seorang Palestina di Israel…seorang pencinta damai di Bosnia, seorang pemogok di serikat Buruh, seorang perempuan lajang di kereta metro pukul 10 malam….Marcos adalah semua kelompok minoritas yang dieksploitasi, dimarjinalisasi, dan ditindas, yang terus melawan dan berkata ‘Cukup Sudah!’”

[Subcomandante Marcos, Juru Bicara EZLN]

Intro

Kalimat diatas merupakan kutipan dari salah satu komunike yang ditulis Subcomandante Marcos, juru bicara Masyarakat adat Zapatista. Kutipan tersebut merupakan refleksi kritisnya yang menempatkan identitas sebagai ‘minoritas’ kedalam kategori ‘universal’, yakni pada apa yang ia sebut ‘perjuangan bermartabat’ – segenap perjuangan global demi kebebasan, kesetaraan dan demokrasi. Bagi Marcos, ketiga nilai dasar kemanusiaan tersebut menjadi macet dan kehilangan aktualisasinya–memarjinalisasi manusia (secara individual maupun kelompok) menjadi ’minoritas’—karena logika pasar beserta sejumlah kredo politik-ekonomi-sosial budaya telah menjadi basis tunggal bagi berjalannya tatanan global (neoliberalisme); sebuah bentuk otoritas politik baru yang bukan saja mensubordinasi tetapi juga mengekslusi dirinya dari bentuk dan cara hidup ’lain’ yang berserakan disekujur bumi.

Dititik ini, concern utama kosmopolitanisme yang menekankan pada emansipasi moral universal, dimana manusia (human being) sebagai individual maupun komunitas manusia memiliki posisi penting dalam politik global, sehingga kesetaraan dan perlakuan yang sama bagi semua orang menjadi sesuatu yang penting secara moral, mendapatkan relevansinya. Tak hanya itu, asumsi tersebut berakar dari cara berpikir bahwa institusi politik (negara modern) telah mensubordinasi peran-peran individual sedemikian rupa sehingga emansipasi moral tersebut sulit tercapai, bahkan mengeksklusi umat manusia kedalam kategori-kategori politik tertentu. Tulisan ini berupaya mengurai gagasan-gagasan Subcomandante Marcos (yang sebagian besar berbicara mengenai neoliberalisme) kemudian merelevansikannya kedalam sejumlah isu yang menjadi fokus kosmopolitanisme. Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa neoliberalisme sebagai sebuah proyek ideologis telah menciptakan struktur global baru yang menghambat proses emansipasi manusia tersebut, dan karenannya menjadi isu kosmopolitanisme.

Zapatista; Sebuah Gerakan Sosial

Gerakan Zapatista pertama kali muncul pada tanggal 1 Januari 1994. Mereka adalah sekumpulan masyarakat adat yang keluar dari hutan Lacondon Chiapas (hutan yang melintasi negara Mexico dan Guetemala) dan melakukan aksi ’pendudukan’ terhadap kantor-kantor pemerintahan di kota San Cristobal, Meksiko. Dengan menggunakan nama Tentara Pembebasan Nasional Zapatista ((Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN), para gerilyawan ini tidak hanya menentang pemerintahan Mexico yang telah ’menghilangkan’ akses mereka terhadap tanah, tradisi dan kehidupan minoritas suku indian, melainkan juga terhadap globalisasi neoliberal yang dalam bayang mereka membawa ’malapetaka’ bagi kemanusiaan global. Menariknya, aksi ini dilakukan ketika pada waktu yang sama perjanjian NAFTA (North American Free Trade Agreement) secara simbolik ditandatangani oleh pemerintahan Mexico; sebuah kesepakatan yang mendorong negara tersebut berada dibawah kendali rezim pasar bebas neoliberalisme.

Aksi politik tersebut merupakan respon gerakan ini terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di Chiapas (salah satu negara bagian Mexico). Dalam analisa Collie dan Quarateillo[1], masyarakat diwilayah ini, yang sebagian besarnya ditempati oleh petani Indian Maya, berada pada posisi subordinasi oleh dua level hubungan kekuasaan sekaligus yaitu, hubungan antara komunitasnya dengan realitas politik-ekonomi nasional dan internasional, sementara disisi lain oleh elit penguasa yang mengeksploitasi mereka sedemikian rupa. Inilah juga mengapa (seperti yang akan kita lihat nanti) kebanyakan dari mereka memiliki mental ’anti-kepemimpinan’ atau vanguardism dalam bentuk apapun.

Meskipun demikian, gerakan Zapatista ini menjadi semakin luas terutama berhubungan dengan kebijakan pemerintahan Meksiko dibawah rezim Carlos Salinas yang mengamandemen pasal 27 UUD yang menjamin tersedianya tanah bagi seluruh masyarakat Mexico, yakni Eijido. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai prasyarat yang mampu menjamin liberaliasi pasar dalam kerangka NAFTA. Dalam konteks tersebut, Zapatista berpandangan bahwa neoliberalisme sebagai sebuah struktur global baru berperan penting dalam mensubordinasi peran-peran sosial, politik dan ekonomi masyarakat adat – sebagaimana struktur imperialisme semenjak masa penjajahan Spanyol yang menempatkan Indian Maya sebagai ’kasta paling rendah’. Perjuangan Zapatista melibatkan para aktor yang merekonstruksi identitas kolektifnya kedalam pengalaman rasisme historis seperti itu.[2] Konstruksi identitas tersebut terlihat jelas dalam deklarasi perang yang ditulis oleh Subcomandante Marcos ’kami ini adalah hasil dari 500 tahun perjuangan. Pertama kami berjuang melawan perbudakan, lalu Melawan Spanyol semasa perang kemerdekaan, menolak dihisap oleh Amerika Utara...kaum terbuang...akibat ambisi rakus kediktatoran 70 tahun yang dipimpin oleh segerombolan penghianan’[3]

Lebih lanjut, konstruksi identitas historis seperti itulah yang membuat gerakan ini menggunakan simbol Emiliano Zapata –seorang pemimpin revolusioner dalam sejarah revolusi Meksiko abad 20)—sebagai spirit perjuangan mereka. Dalam pandangan Zapatista, Zapata merupakan representasi sejati dari seluruh perjuangan emansipasi rakyat, pada masa lampu maupun sekarang. Melalui Plan de Ayala, Zapata menyerukan semacam land reform yakni redistribusi tanah milik tuan-tuan tanah secara bertingkat. Dengan spirit yang sama, Zapatista menuntut redistribusi tanah dan pemulihan hak-hak bagi masyarakat adat. Namun lokus utama tuntutan tersebut bukan melulu berada pada level kekuasaan negara melainkan juga bergerak menjadi tuntutan global sebagai implikasi globalisasi neoliberal yang tidak saja ’melemahkan’ kedaulatan negara (borderless) tetapi juga menginkorporasi negara menjadi bagian dari tentakel-tentakel neoliberalisme; gagasan ini akan lebih banyak dibahas pada sub-bab berikutnya.

Selain itu, gerakan ini sendiri jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya (jika didasarkan pada sejumlah klaim ideologis yang dipraktekan oleh kebanyakan gerakan perlawanan di Amerika Latin sebelumnya, semisal; Che Guevara, Sandinista, Maois, Castrois,dsb). Perjuangan Zapatista bukanlah untuk merebut kekuasaan pemerintahan kemudian menggantinya dengan pemerintahan versi Zapatista ataupun bertujuan untuk memisahkan diri dari Meksiko. Bagi Zapatista, perjuangan mereka adalah untuk membuka ruang demokratis dan otonom bagi persinggungan berbagai macam bentuk dan pandangan politik yang mensyaratkan adanya dialog diantaranya, termasuk gagasan Zapatismo yang dikembangkan oleh Zapatista[4]. Bagi Zapatista, kebebasan, kesetaraan dan keadilan adalah sesuatu yang bersifat mendasar dan karenannya tidak hanya untuk masyarakat adat saja melainkan untuk umat manusia.

Pada perkembangannya, Zapatista terlihat lebih sebagai sebuah gerakan sosial ketimbang para gerilyawan pemberontak. Melalui Marcos, Zapatista mulai berkomunikasi dengan masyarakat sipil nasional maupun internasional untuk turut mendukung perjuangan mereka. Mereka menerapkan apa yang disebut Marcos sebagai ’kata-kata adalah senjata’. Zapatista kemudian mengorganisir sejumlah pertemuan yang melibatkan elemen-elemen diluar Zapatista (baik individu maupun kelompok) untuk berpartisipasi menentukan arah gerakan mereka selanjutnya. Hasilnya, Zapatista (melalui pertemuan tersebut) setidaknya melahirkan enam Deklarasi Rimba Raya Lacandon yang tidak hanya berhubungan dengan bagaimana mengadvokasi ’kepentingan’ masyarakat pedalaman ini, namun juga menjadi sarana untuk mendialogkan segenap alternatif diluar neoliberalisme. Bagi Zapatista yang sedari awal memandang bahwa kemacetan mendasar bagi bekerjanya ruang politik masyarakat pedalaman terletak pada adanya ’pemaksaan’ terhadap cara orang-orang tersebut mengorganisasikan hidupnya sendiri oleh ideologi neoliberalisme maka alternatifnya bukanlah dengan ’menggantinya’ kedalam ideologi tertentu, melainkan lebih dari itu menciptakan ruang-ruang dialog-strategi yang memungkinkan apa yang disebut Marcos sebagai ’sebuah dunia dimana semua dunia bisa cocok’. Dengan cara pandang tersebut, pertemuan-pertemuan tersebut (termasuk juga aksi-aksi Zapatista) tidak dapat dilihat secara simplistis yakni sebagai upaya membangun visi ideologi tertentu—sebuah perspektif ’pos-ideologis’[5]

Dititik ini, Zapatista terlihat tidak berkomitmen pada visi ideologis tertentu melainkan berkomitmen pada upaya untuk bebas dari cengkraman ideologi neoliberal sehingga ’cara pandang’ apapun bisa dipakai. Mereka berkomitmen untuk memberikan siapun suara yang sama, dan untuk berbicara pada dunia. Dalam pengertian ini, komotmen mereka terasa lebih kompleks dibandingkan sebuah ideologi yang jelas, sebagaimana mereka lakukan terhadap nilai-nilai sederhana yang mereka banggakan dan ’hormati’ dan ini bukan berarti mendahului suara-suara dan keinginan yang ada. Menjamin bahwa seorang akan didengarkan suaranya, menjamin bahwa mereka tidak diabaikan. Zapatista lebih peduli dengan terciptanya ruang otonom dibanding dengan ide-ide otonomi. Mereka berusaha menciptakan ruang atau memperbesar ruang yang telah ada bagi masyarakat untuk dapat menjalankan otonomi mereka sendiri. Posisi ini terlihat bertentangan dengan proyek politik ’ruang/spatial’ lainnya, yaitu proyek politik neoliberalisme. Neoliberal menginginkan untuk memperbesar ruang perdagangan bebas untuk menghasilkan ’keuntungan-keuntungan’ pasar global.

           

Subcomandante Marcos dan ’Emancipatory Cosmopolitanism’

“Ideal-ideal kami sederhana saja, dan karenanya jadi meluas: kami menginginkan, demi semua lelaki dan perempuan di negeri ini dan di seluruh dunia, tiga hal yang sangat mendasar bagi makhluk manusia dimana saja; demokrasi, kebebasan dan keadilan”

[Subcomandante Marcos]

Subcomandante Marcos merupakan sosok penting dibalik perkembangan gerakan Zapatista tersebut. Tulisan-tulisannya (yang sebagian besar dimuat di sejumlah surat kabar Meksiko dan tersebar lewat jaringan internet) tidak hanya merupakan sarana Zapatista untuk berkomunikasi dengan pihak ’luar’, tetapi juga ikut menentukan perubahan-perubahan strategis dari perjuangan masyarakat adat tersebut. Tulisan-tulisan tersebut dalam artian luas turut menghadirkan simpati yang luas dari masyarakat sipil global, dan karenanya turut memaksa pemerintah Meksiko untuk menggunakan jalur dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat adat dan menghentikan cara-cara kekerasan.

Tidak hanya itu, pria bertopeng (balaclava, topeng yang sering digunakan oleh petani tradisional Meksiko ketika berladang) yang oleh pemerintah Meksiko adalah Rafael Sebastian Guillen Vicente, mantan profesor dari Universidad Autonama Metropoliana, Mexico City[6] ini, banyak menulis mengenai proyek politik neoliberalisme yang mensubordinasi peran-peran masyarakat luas, ternasuk masyarakat adat Zapatista. Bagi Marcos, proyek politik neoliberalisme seringkali muncul sebagai sebuah proyek ’etis’ dan ’moral’ yang mengimpikan gambaran tentang dunia baru dimana masyarakat memiliki kesetaraan dan kebebasan dalam mengakses pasar. Namun, proyek tersebut lebih terlihat sebagai sekumpulan retorika-retorika ketimbang sebuah praksis keseharian. 

Alih-alih menghadirkan kesetaraan dan demokrasi, neoliberalisme menurut Marcos justru kontradiktif dengan kesan tersebut. Marcos menyebut globalisasi neoliberalisme sebagai ’Perang Dunia Keempat’, yakni restrukturisasi tatanan dunia baru dimana segenap relasi politik, ekonomi dan sosial budaya diintegrasikan kedalam logika pasar yang manunggal (universal), perang ini ialah perang melawan segenap ’cara lain’ yang bertentangan dengan gagasan tunggal tersebut. [7] Yang pertama distrukturisasi (dalam kata Marcos disebut ’penghancuran’) adalah negara-bangsa, dalam skema politik neoliberal peran negara bangsa dirombak sedemikian rupa sehingga menjadi sekedar ’alat’ untuk mendorong terciptanya keuntungan dipasar global. Dalam pengertian itu, peran sentral negara neoliberal ialah sebagai penjamin bekerjanya mekanisme pasar global dengan menciptakan stabilitas dan produk hukum yang mampu mencegah distorsi pasar. Dan karenannya, apapun yang bertentangan dengan logika pasar tersebut harus disingkirkan. Dalam kata-kata Marcos kenyataan ini berarti

”segala sesuatu yang manusiawi dan menentang logika pasar adalah musuh dan harus dihancurkan. Dalam Pengertian ini, kita semua harus dimusnahkan; orang-orang adat, non adat, pengawas HAM, kaum guru, cendikiawan, seniman. Setiap orang yang meyakini dirinya bebas padahal tidak”

Pada beberapa titik, pandangan tersebut sejalan dengan klaim para hyperglobalis, yang melihat bahwa globalisasi membawa gejala ’denasionalisasi’ yang menghilangkan peran-peran negara (borderless) beriringan dengan menguatnya bentuk-bentuk organisasi supra-negara akibat jaringan ekonomi global yang semakin kompleks[8]. Bedanya, Marcos melihat gejala ini sebagai bentuk kekuasaan baru—’masyarakat kekuasaan’—yang mensentralisir relasi-relasi kemanusian kedalam narasi tunggal: narasi modal finansial (jaringan pasar global). Secara teoritis, pandangan Marcos tersebut serupa dengan formasi tatanan dunia yang dikemukakan oleh Negri dan Hardt,  Empire (Kekaisaran), yakni semacam bentuk kedaulatan baru (new form of sovergnity) akibat perkembangan kapitalisme, yang terdiri dari seperangkat organisme nasional dan supranasional yang menyatu di bawah logika pengaturan tunggal secara global.[9]

”proses globalisasi total ini (ekonomi, politik, budaya) bukan berarti inklusi masyarakat-masyarakat yang berlainan, penggabungan watak mereka masing-masing. Justru sebaliknya, ia melibatkan pemaksaan tungga satu—dan satu-satunya—nalar modal finansial. Dalam perang penaklukan total ini, apa saja dan siapa saja harus disubordinasikan pada penilaian pasar, apapun yang menentan atau merintanginya harus dienyahkan”[10]

Wajah baru kedaulatan tersebut, bagi Marcos bergerak lebih jauh lagi yakni ’penghancuran’ terhadap jalinan sosial dan hubungan-hubungan solidaritas yang memungkinkan adanya koeksistensi antar manusia. Menurutnya inilah titik pangkal kemunculan sejumlah kampanye rasial diberbagai negara; menentang homoseksual dan lesbian, melawan imigran atau kampanye xenofobia.[11] Hal ini bisa dimengerti mengingat neoliberalisme pada kenyataannya membutuhkan  sekaligus memicu munculnya sejumlah jargon berbau rasial untuk mempertahankan eksistensinya—sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan justifikasi moral yang sering dipropagandakan oleh neoliberalisme. Sebagai sebuah proyek politik yang berdiri diatas paradigma pasar bebas dan individualisme, neoliberalisme mengidap kontradiksi internal yang akut dimana kompetisi bebas cenderung mendorong kondisi chaos dan anarki pasar disatu sisi dan kesenjangan serta kemiskinan disisi lain. Negara dengan demikian diperlukan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas bagi bekerjanya neoliberalisme. Dititik itu, kesadaran masyarakat seringkali diarahkan kepada isu-isu rasial dan nasionalisme-chauvinis.[12] Jargon-jargon semisal us and them dalam war on terrorism atau ’tradisional’ dan ’masyarakat prasejarah’ dalam kasus Zapatista.

Bagi Marcos, kebencian terhadap perbedaan (pluralitas) adalah salah satu implikasi dari kedaulatan model baru ini (neoliberalisme). Homogenisasi politik neoliberal telah mengekslusi dirinya hanya kedalam logika pasar, dan karenannya keragaman cara pandang dan bagaimana mengorganisasikan kehidupan yang bertentangan dengan visi tersebut adalah sesuatu yang ’mustahil’ untuk eksis dan menjadi ’minoritas’. Dititik ini, visi demokrasi, kesetaraan dan kebebasan (yang oleh Marcos dianggap fondasi dasar kemanusiaan) juga bisa dipastikan sulit berkembang. Kedaulatan baru ini (sama dengan kedaulatan versi negara) justru menghambat emansipasi moral setiap individu maupun komunitas masyarakat.

Bagi penulis, dengan menempatkan proyek politik neoliberalisme sebagai sebuah bentuk baru kedaulatan (empire) yang mengekslusi peran-peran individual maupun kelompok manusia diatas logika tunggal pasar global maka kritisisme Marcos terlihat lebih sebagai seorang kosmopolitan ketimbang gerilyawan pemberentok yang sedang mengadvokasi kepentingan masyarakat Zapatista semata. Lebih lanjut, secara paradoksal, Marcos beranggapan bahwa politik ekslusi yang dimapankan oleh neoliberalisme tidak hanya melahirkan restrukturisasi dari atas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, tetapi juga mendorong hadirnya restrukturisasi dari bawah, yakni politik perlawanan oleh minoritas-minoritas yang tersebar diseluruh penjuru bumi sebagai implikasi neoliberalisme, yang mendambangkan dunia baru yang lebih baik.

”pada saat yang sama neoliberalisme menyebarkan perang duniannya, di seluruh penjuru bumi kelompok orang-orang yang tak mau tunduk mulai terbentuk, nkleus-nukleus pemberontakan....mereka yang ’tersisih’ ini memberontak melawan kekuasaan yang berusaha melenyapkan mereka. Kaum perempuan, anak-anak, penderita HIV positif, orang-orang jompo, suku-suku adat, pecinta lingkungan, homoseksual,  mereka yang tidak cuma ’terpinggirkan’ namun ’mengusik’ dunia mapan itu memberontak....tahu bahwa mereka setara meski berbeda-beda, orang-orang yang tersisih dari ’modernitas itu melalui melawan....neoliberalisme”

Jika ditarik dalam pengertian yang lebih luas, karakter pemilkiran kosmopolitanisme dalam pandangan Marcos terletak pada upayanya untuk mendorong hadirnya semacam politik pengakuan dan emansipasi ’universal’ bagi mereka yang ’minoritas’. Arti ’minoritas’ disini terlihat lebih luas dari sekedar pengertian kaku yang melulu berhubungan dengan identitas sempit, melainkan seperti kalimat pembuka tulisan ini ialah ’semua kelompok minoritas yang dieksploitasi, dimarjinalisasi, dan ditindas, yang terus melawan dan berkata ‘Cukup Sudah!’”; sebuah dunia yang yang adil terhadap kaum minoritas apapun, sebuah dunia yang menampung segala yang kecil, remeh, tak dihiraukan, sebuah dunia yang tidak bersandar pada rumus ’besar menang, kecil kalah’, melainkan sebuah dunia dunia yang mementingkan dialog dan kekuasaan. Inilah dunia yang dalam bayangan Marcos disebut sebagai ’sebuah dunia dimana semua dunia bisa cocok’

Barangkali inilah kehebatan El Sup—sapaan Marcos, pria yang jauh dari kesan revolusioner, yang citra publiknya lebih dekat ke pelawak Cantiflas dan Pedro Infente ketimbang Zapata dan Che Guevara – mampu memadukan ide-ide (sekaligus praksis) perjuangan kelas dengan gagasan pluralitas identitas. Dalam perspektif yang agak berbeda, gagasannya mengenai politik minoritas tersebut berimplikasi pada pentingnya pluralitas bahkan multikulturalisme. Pandangan ini bersumber dari asumsi bahwa universal truth yang muncul dari narasi-narasi besar abad pencerahan merupakan sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Gugatan ini berarti interpretasi terhadap dunia yang diwujudkan dalam ide, konsep dan gagasan tidak lagi berwajah dominan melainkan bersifat heterogen dan plural. Kenyataan ini berimplikasi pada kesadaran mengenai realitas yang plural dan berwujud dalam kesadaran identitas (politik identitas). Menurut Parekh,[13] Multikulturalisme merupakan tanggapan normatif atas relaitas yang jamak dalam masyarakat, yang kemudian disebut multikultur. Artinya, multikultural bukan sekedar masalah minoritas dan mayoritas, namun ada tidaknya politik pengakuan.

Lebih lanjut, politik pengakuan (the politics of recognation) tidaklah selalu pada pengakuan eksistensi kelompok tertentu melainkan lebih menekankan pada pengakuan terhadap ide dan gagasan bahwa peradaban yang lebih baik tidak hanya melalui satu jalan semata. Pengakuan terhadap keragaman ide dan gagasan tersebutlah yang menjadi landasan bagi pengakuan terhadap adanya cultural diversity. Jika kembali merujuk pada pemikiran Marcos maka keragaman kultural tersebut menjadi poin penting dalam sejumlah pemikirannya, kendati kenyataan tersebut mungkin terjadi ditengah kondisi dimana tatanan global tidak lagi berada dalam sirkuit neoliberalisme, termasuk bentuk ideologi apapun. Bagi penulis, pandangan tersebut mencerminkan seorang Marcos sebagai kosmopolitan dalam pengertian kosmopolitanisme budaya.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa dalam banyak hal gagasan El Sup implisit bersinggungan dengan isu-isu dalam kosmopolitanisme. Kutipan pembuka pada sub-bab diatas adalah salah satu yang secara eksplisit berhubungan dengan isu tersebut, baik hak (right), kewajiban (duties) maupun keadilan (justice). Jika merujuk pada pandangan Marcos, demokrasi, kebebasan dan kesetaraan merupakan tiga paket dasar yang menentukan emansipasi manusia. Ketiganya hanya mungkin tercapai jika basisnya adalah kemanusiaan (humanity) bukan sebaliknya (logika pasar neoliberal).  Dititik ini, kesetaraan dan kebebasan bisa dicapai melalui apa yang disebut Marcos sebagai ’demokrasi-radikal’ sebuah bentuk demokrasi yang mengutamakan partisipasi langsung setipa individu maupun komunitas kedalam ruang politik yang bebas dan setara. Suara masing-masing orang sama pentingnya dan memiliki hak yang sama untuk didengarkan. Demokrasi yang ’mendengarkan siapapun, tanpa adanya perwakilan untuk memberikan pemahaman atau persepsi bagi mereka’; inilah yang menurut Marcos sedang diterapkan didalam komunitas Zapatista. Ide dasar inilah yang menjelaskan mengapa Zapatista tidak memberontak untuk mengambil alih kekuasaan negara, sekaligus menunjukan ketidakpercayaan mereka terhadap politik representatif dan demokrasi parlementariat. Disisi lain, demokrasi seperti ini mensyaratkan adanya ruang politik yang menghargai perbedaan.

Berbeda dengan Held yang mensyaratkan adanya upaya demokratisasi di level global dalam bentuk governance, jika merujuk pada pemikiran-pemikiran Marcos tersebut diatas (dan kenyataan yang terjadi dalam komunitas Zapatista) maka bagi penulis, juru bicara Zapatista ini memiliki visi untuk mengorganisasikan nilai-nilai normatif tersebut diatas dari bawah melalui sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud disini tidak bersifat tunggal melainkan beragam, karena seperti yang Marcos katakan ”kami membutuhkan sebuah perlawanan diamana setiap bentuk perlawanan cocok”. Gagasan ini serupa dengan teori yang dikembangkan oleh Deleuze dan Guttari tentang konsep ’Rhizome’, yakni model gerakan yang saling berhubungan, kait-mengkait dan bekerja sedemikian rupa tanpa menghilangkan keragaman organisasi dan kelompok.... ’bekerja’ berdasarkan kebutuhan-kebutuhan, maksud-maksud dan ide-ide tertentu dari setiap orang yang saling berhubungan, dan dengan begitu konsepsi ini menepis model gerakan klasik yang bersifat representatif dan ’mayoritarian.

Meski begitu, penting untuk ditekankan kembali bahwa masalah identitas (termasuk pluralitas perlawanan dalam gerakan sosial) haruslah ditempatkan dalam kerangka perkembangan kapitalisme-neoliberal berikut konsekuensi-konsekuensi yang dimbulkannya, dimana ekslusi terhadap identitas tertentu diruang kultural (dalam kasus Zapatista berarti masyarakat adat indian-maya) merupakan ’gerak lanjut’ dari penguasaan/pengambilalihan sumber-sumber produksi secara sistematis dan bersifat struktural. Penekanan terhadap pluralitas/multikulturalitas, dengan demikian, tidak boleh dimengerti dalam perspektif liberal-(pos)modernisme, dimana segala problematika identitas diandaikan dapat teratasi jika adanya diskursus yang memungkinkan pengakuan (recognition) terhadap segala macam perbedaan tersebut, melainkan sebagai cara untuk mendorong proses emanansipasi secara menyeluruh atau universal. Artinya, partikularitas dan universalitas bukan merupakan dua hal yang kontras, dan karenanya, sebagaimana yang diulas dengan baik oleh Alex Callinicos, bahwa ’ dunia dimana semua dunia bisa cocok’ berarti juga upaya tanpa henti untuk menemukan kerangka universal dimana keragaman dapat berkembang.[14]

Dengan demikian, menurut penulis, pemikiran-pemikiran Marcos diatas menunjukan sesuatu yang urgen saat ini, yaitu bahwa upaya untuk memajukan ide-ide kosmopolitanisme akan tidak memadai jika tidak dengan sekaligus merupakan sebuah proyek emansipasi terhadap kapitalisme-neoliberal. Proyek/perjuangan tersebut merupakan sesuatu yang harus bersifat universal – semenjak perkembangan kapitalisme telah berskala global – dengan mempertimbangkan aspek-aspek partikular yang ada – semenjak implikasi kapitalisme-neoliberal tersebut antara satu tempat dengan lainnya berbeda-beda.

---

[1] Dalam Noer Fauzi, Memahami gerakan-gerakan rakyat dunia ketiga, Yogyakarta: Insist. Hal43-44

[2] ibid

[3] Bayang tak Berwajah hal 17

[4] Subcomandate Marcos “Yang Membedakan adalah Dasar Politik Kami” dalam dalam Bayang Tak Berwajah; Dokumen Perlawanan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista 1994-1996, Subcomandate Marcos. Yogyakarta: Insist Press. 2003. Hal. 291-293

[5] Perspektif pos-ideologis tersebut secara baik dijelaskan oleh Simon Tormey dalam Antikapitalisme untuk Pemula,Jakarta: Teraju, 2005

[6] Rony Agustinus, 2005, ‘Zapatista dan Sejarah Belum Berakhir’ dalam Subcomandante Marcos Atas Bawah: Topeng Keheningan Yogyakarta: Resist Book hal xxi

[7] Subcomandante Marcos, 2005, Kata Adalah Senjata, Resist Book,  hal 21

[8] Budi Winarno,2007, Globalisasi dan Krisis Demokrasi, Yogyakarta: Media Pesindo Hal 14

[9] Antonio Negri, 2000, Empre, United State of America: Harvard University Press Hal. Xii-xiii

[10] Marcos, atas bawah: Topeng Keheningan, Opcit hal 15

[11] Marcos, ibid hal.22

[12] Eriec Hiareij, Formasi Negara Neoliberal dan Kebangkitan Komunalisme, jurnal Mandatory Edisi 4/Tahun 4/2008

[13] Gutomo Priyatmono, Posmoderenisme, Pluralisme, Multikulturalisme dan Indonesia ke Depan, Makalah ini disampaikan dalam ‘seminar merajut multikulturalisme dalam keragaman: Perspektif Kebangsaan, Denpasar, 11 oktober 2008

[14] Callinicos, Alex, An Anti-Capitalist Manifesto, Cambridge: Polity Press, hal 113